Info Pimpinan

Dongkrak Perekonomian, Pemprov Sumut Komitmen Terus Tingkatkan Serapan Anggaran

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus berkomitmen meningkatkan serapan anggaran. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumut yang sedang mengalami masa sulit akibat pandemi Covid-19.

Kuartal 1 (Q1) tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di Sumut masih mengalami kontraksi sebesar 1,85%. Padahal target awal, pertumbuhan ekonomi Sumut di Q1 2021 tidak mengalami kontraksi, karena itu dibutuhkan upaya yang lebih kuat untuk menggerakkan perekonomian.

“Serapan anggaran menjadi salah satu yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Kita butuh lebih banyak uang yang beredar di masyarakat, jadi OPD-OPD kita akan terus dorong untuk mempercepat serapan anggaran,” kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Nomor 41, Medan usai rapat pemulihan ekonomi secara virtual dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Selasa (25/5).

Serapan anggaran Pemprov Sumut hingga 24 Mei 2021 mencapai 22,29%, lebih tinggi 3,29% dari rata-rata seluruh provinsi Indonesia. Sedangkan untuk pendapatan mencapai 36,45%, tertinggi keempat setelah Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Bali dan Sumatera Barat. Pemprov Sumut menargetkan serapan anggaran bisa mencapai angka 30% hingga Q2.

“Kita akan terus dorong hingga mencapai target di Q2 ini, masih ada waktu satu bulan lagi, tetapi tentunya sesuai dengan norma dan ketentuan yang ada. Walau kita harus melakukannya dengan cepat kita harus tetap sesuai dengan peraturan yang ada,” tambah Edy Rahmayadi, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut Ismael Parenus Sinaga.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah melakukan beberapa upaya untuk mempercepat serapan anggaran pemerintah daerah antara lain Surat Edaran (SE) Nomor 903/145/SJ tanggal 12 Januari 2021, SE Nomor 846/1994/Sj tanggal 23 Maret 2021 dan SE Bersama dengan Kepala LKPP Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tanggal 11 Mei 2021.

Secara keseluruhan untuk Provinsi, tren lima bulan terakhir persentase realisasi belanja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masih lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu, dari Januari hingga 31 Mei 2020 realisasi anggaran mencapai 22,15% dengan nilai sekitar Rp75,19 triliun sedangkan tahun ini per 24 Mei realisasi anggaran masih di angka 19% dengan nilai Rp69,43 triliun.

Sedangkan untuk kabupaten/kota tahun lalu dari Januari hingga 31 Mei 2020 realisasi APBD mencapai 32,18% dengan nilai Rp256,91 triliun. Pada tahun ini dari Januari hingga 24 Mei baru mencapai 24,51% atau sebesar Rp189,99 triliun.

“Harusnya di saat-saat yang sulit seperti ini kita meningkatkan serapan anggaran, harusnya bisa jauh lebih tinggi dari tahun lalu, tetapi nyatanya masih di bawah tahun lalu. Kita akan cari di mana kesulitannya dan mencari solusinya,” tegas Tito.

Pemerintah Pusat sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7%-8% di Q2 tahun 2021. Menurut Tito, ini bisa terwujud bila pemerintah pusat dan daerah bekerja lebih keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

“Sampai saat ini, baru ada 10 daerah yang pertumbuhan ekonominya positif, pemerintah pusat dan daerah perlu menggenjot pertumbuhan ekonominya agar apa yang kita cita-citakan tercapai dan kemudian pertumbuhan ekonomi kita stabil di angka 5% di akhir tahun,” terang Tito.

Turut hadir langsung di Rumah Dinas Gubernur Sumut Inspektur Daerah Lasro Marbun, Asisten Administrasi Umum Hasmirizal Lubis dan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Achmad Fadly. Sementara itu secara virtual hadir Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia dan juga jajaran pejabat Kemendagri.** (H15/DISKOMINFO SUMUT)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button