MEDAN – Ketua TP PKK Sumatera Utara (Sumut) Nawal Lubis menyebutkan persoalan kematian ibu dan bayi baru lahir butuh dukungan dan kerja sama segenap stakeholder.
Hal tersebut disampaikan Nawal Lubis saat membuka Lokakarya Pertemuan Revitalisas Kelompok Kerja Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Sumut.
Kegiatan Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi dilaksanakan saat Momentum Private Health Care Delivery (MPHD) Sumut di Ruang Lilium Hotel Four Point Jalan Gatot Subroto Medan, Senin (31/1).
Nawal Lubis mengatakan untuk mempercepat pencapaian target penurunan angka kematian ibu dan bayi perlu dukungan dan kerja sama lintas program, lintas sektor, organisasi profesi dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak, termasuk dalam kebutuhan dasar yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama semua sektor pemerintah dan daerah yang merupakan indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional,” ujar Nawal.
Dalam kesempatan itu, Nawal menyampaikan apresiasi terhadap MPHD yang mengikutsertakan banyak pihak termasuk TP PKK untuk berkontribusi merancang program strategis perlindungan kematian ibu dan bayi baru lahir.
“Saya mengapresiasi MPHD Sumut yang melibatkan PKK, ini bukti kuatnya sinergitas seluruh pihak terkait melindungi kematian ibu dan bayi baru lahir untuk mencegah Lost Generation (Generasi yang hilang) sebagai generasi penerus bangsa,” ujar Nawal Lubis.
Nawal juga berharap penanganan kasus stunting di daerah ini juga masuk dalam program kerja MPHD Sumut. Serta menjadi perhatian pada Lokakarya Pertemuan Revitalisas Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Sumut.
”Kasus stunting di provinsi ini masih cukup tinggi, saya berharap agar ini menjadi titipan giat program MHDP Sumut untuk melibatkan pihak berkompeten agar kasus stunting ini bisa menurun,” ujarnya.
Sementara Senior Program MPHD Sumut Apsari Diana mengatakan di Indonesia angka Kematian Ibu (KI) yang melahirkan pertahun berkisar 14.640 orang, sedangkan untuk Bayi Baru Lahir (BBL) meninggal mencapai pertahun 116.172 bayi.
“Jadi satu hingga dua jam ada dua kematian ibu, sedangkan untuk bayi baru lahir, setiap jamnya 13-14 yang meninggal,” jelasnya.
Menurut Diana saat ini di Indonesia, Sumut masuk kategori lima besar angka KI dan BBL setelah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Banten.
“Sumut menduduki posisi ke lima KI dan BBL,” katanya.
Dijelaskan, MPHD hadir untuk meningkatkan layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, serta meningkatkan koordinasi sistem kesehatan, baik pemerintah dan pihak swasta di Kabupaten/Kota yang menjadi target penurunan angka KI dan BBL
Untuk tahun 2021 hingga 2025, Kabupaten/Kota di Sumut yang menjadi lokasi intervensi MPHD Sumut yakni Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Karo.
“MPHD akan melakukan berbagai intervensi antara lain melakukan asesmen terhadap akses pelayanan dan perjanjian kerja sama antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di Kabupaten/Kota dengan harapan mampu megurangi KI dan BBL sebesar 70%,” harapnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut Ismail Lubis dalam laporannya mengatakan kegiatan ini merupakan rencana kerja MPHD Sumut.
Tujuannya untuk meningkatkan peran pemangku kepentingan terhadap kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi.
“Lokakarya Pokja ini kita harapkan adanya komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan pembentukan Drap Pokja penyelamatan ibu dan anak,” terang Ismail Lubis
“Pokja ini sebelumnnya sudah ada dan ini kita revisi dengan menambah OPD lintas sektor yang terkait untuk terlibat menurunkan tingkat KI dan BBL di Indonesia,” jelasnya.
Turut hadir Kepala Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Sumut Nurlela, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumut Yazid Dimyanti, mewakili Ikatan Bidan Indonesia Sumut Betty Mangkuji, Perwakilan Persatuan Dokter Obstetri dan Ginekologi Indonesia Sumut Sarma Lumbanraja, Mentor Program MPHD Christoffel L Tobing dan M Fahdy.**(H20/DISKOMINFO SUMUT)